Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono. Foto: Dok/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyambut positif kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menerapkan skema impor non-kuota untuk produk-produk yang belum mampu diproduksi dalam negeri. Ia menilai kebijakan ini memberikan ruang keadilan bagi pelaku usaha kecil agar dapat meningkatkan kapasitas usahanya secara lebih inklusif.

“Kebijakan Prabowo tentang non-kuota ini memberikan ruang keadilan dan kebersamaan untuk usaha kecil mewujudkan Astacita nasional. Kebijakan ini harus disambut oleh semua pihak,” ujar Riyono dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (14/4/2025).

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan. Ia pun mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, terutama para pembantu Presiden, agar sigap dan akurat dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik teknis yang konkret.

“Kecepatan dan ketepatan menerjemahkan kebijakan Presiden sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada petani, nelayan, dan juga produk lokal yang sudah eksis tanpa adanya gangguan dari produk impor,” tambahnya.

Presiden Prabowo sendiri menekankan bahwa kebijakan impor non-kuota ini dirancang untuk menyederhanakan birokrasi, menciptakan ekosistem usaha yang sehat, serta mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Riyono juga menyoroti pentingnya kebijakan ini dalam menghilangkan praktik rente impor dan pembentukan kartel yang selama ini merugikan negara hingga triliunan rupiah.

“Kebijakan ini sangat tepat untuk menghapus rente impor dan mengatasi kartel. Tapi jangan sampai kebijakan yang bagus ini gagal diimplementasikan karena kementerian tidak siap,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, ia pun mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah mendukung penuh arah kebijakan Presiden Prabowo demi mencegah kerugian politik maupun ekonomi di masa mendatang.

“Menteri jangan sampai tidak siap menerjemahkan keputusan Prabowo. Kebijakan yang bagus tapi teknis tidak bisa diterjemahkan akan membuat kerugian bagi Presiden,” tutup Riyono. (ssb/rdn)